Outsourcing Dan Kontrak Kerja Buruh Studi Komparatif Hukum Islam & Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Abstract

Berdasarkan penelitian penulis, dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama; ada persamaan antara UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan hukum Islam dalam asas, tujuan, perlindungan hukum, hak dan kewajiban buruh, serta jaminan sosial buruh. Kedua; ada perbedaan yang cukup tajam terkait dengan adanya sistem outsourcing dan kontrak kerja yang termuat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan hukum Islam. Karena walaupun tujuannya baik, tapi dalam konsep dan penerapannya sistem outsourcing dan kontrak kerja menimbulkan dampak yang serius bagi kalangan buruh. Seperti hilangnya hak-hak buruh, PHK sepihak, tidak adanya jaminan hukum, dan tidak jelasnya status buruh tersebut. Tesis ini menolak pendapat Pemerintah (opening statement) seperti yang diutarakan dalam Uji Materiil UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juli 2011, yang mengatakan bahwa outsourcing adalah dalam rangka memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, juga dalam rangka memberikan perlakuan yang adil dan layak bagi semua warga negara dalam hubungan kerja guna mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang dilaksanakannya. Tesis ini mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012 dalam Uji Materiil UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, yang menyatakan bahwa outsourcing bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Penelitian ini berbentuk library research, dengan sumber data primer, antara lain: Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pedoman Terbaru Outsourcing & Kontrak Kerja: Peraturan 2012 tentang Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Hukum Islam Muamalah, terkhusus konsep Ijarah. Adapun sumber sekunder, diperoleh dari literatur-literatur berupa data pustaka dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian tesis, baik media cetak seperti buku-buku, jurnal, makalah, maupun media internet. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif yaitu mengeksplorasi, menganalisa kemudian mengkomparasi antara Undang-undang Ketenagakerjaan dengan Hukum Islam.