Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Musyarakah (Studi Kas1JS Putusan No : 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng di Pengadilan Agama Kota Tangerang

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi adanya sengketa ekonomi syariah yakni wanprestasi pada akad musyarakah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tangerang, dimana penggugat menggugat kepada tergugat unruk melaksanakannya kewajibannya. Hal ini dilakukan penggugat karena tergugat tidak menepati perjanjian yang sudah diperjanjikan. Menjawab permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi akad musyarakah dan apa dasar hukum Pengadilan Agama Tangerang dalam memutus perkara nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis dengan menjadikan putusan pengadilan agama tangerang nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng sebagai bahan untuk dianalisis. Adapun teknik pengumpulan dan pengambilan data yaitu studi kepustakaan dan melakukan wawancara pengadilan Agama Tangerang. Kasus yang terjadi yakni sengketa ekonomi syariah antara BMT dan nasabah. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT, pembiayaan antara BMT dan nasabah dibuat dihadapan notaris. Adanya pembiayaan tersebut terjadilan perjanjian kerjasama musyarakah, dengan jangka waktu satu bulan. Dengan perkiraan keuntungan yang ditentukan. Setelah satu bulan ternyata nasabah tidak mengembalikan modal seutuhnya dan tidak memberikan keuntungan yang sudah disepakati. Sehingga BMT mengambil jalur hukum unruk menyelesaikan sengketa ingkar janji/ wanprestasi ini. W anprestasi merupakan tidak menepati janji seseorang tentang apa diperjanjikan. Sehingga sa!a.11 satu pihak mengunakan jalur hukum untuk menyelesaikanya. Sengketa putusan nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng Hakim menerima gugatan pengembalian sisa modal dan keuntungan tetapi menolak gugatan immateriil. Hakim pengadilan Agama menggunakan beberapa dasar hukum dalam menyelesaikan seng..lceta ekonomi syari'ah, berupa ayat Al­quran, Undang-undang, Fatwa Dsn-Mui, dan peraturan lainnya.